Rakyatmerdeka.co – News Pakar hukum serta politikus, Yusril Ihza Mahendra, bersedia membentuk forum rekonsiliasi pada Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan pemerintahan Presiden Jokowi serta Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rekonsiliasi mau jadi ajang saling memaafkan pada pihak GNPF MUI dengan pemerintah.
” Akan sangat baik bila Pemerintah merespons positif ide rekonsiliasi ini, terlebih saat ini kita ada di penghujung bln. suci Ramadhan serta sebentar lagi mau masuk bln. Syawal dimana kita saling maaf-memaafkan, ” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Minggu (18/6/2017).
Formula rekonsiliasinya telah dipikirkan Yusril. Pertama, Yusril berkewajiban menjaga harkat serta martabat ke-2 belah pihak. Tidak bisa ada pihak yang merasa ada diatas angin serta pihak lain terganggu harkat serta martabatnya. Ke-2, rekonsiliasi didasarkan pada semangat persaudaraan.
” Tak ada yang menang atau kalah, karna yang diprioritaskan yaitu kebutuhan umat, bangsa, serta negara yang kita cintai bersama, ” tutur Yusril.
Pemerintah dimintanya untuk memprioritaskan cara-cara dialog. Dengan hal tersebut tidak memerlukan lagi membawa bebrapa persoalan ke ranah hukum. Para aktivis GNPF MUI bersama para ulamanya, kata Yusril, memanglah sebelumnya dituduh makar. Tetapi sekarang ini baiknya perselisihan ini disudahi.
” Pemerintah seyogianya berlaku bijak serta memprioritaskan dialog dan langkah persuasif, bukannya lakukan langkah penegakan hukum yang mungkin memetik kontroversi terhadap mereka, ” kata Yusril.
Termasuk juga, kata dia, masalah yang membelit Habib Rizieq Syihab sebagai pembina GNPF MUI serta Imam Besar FPI. Kasusnya tengah berada di step penyelidikan serta penyidikan. Yusril menyarankan supaya pemeritah memprioritaskan dialog saja dalam menyelesaikan masalah itu. Demikian sebaliknya, pihak GNPF MUI juga tidak butuh berpikiran negatif pada pemerintah.
” Saya berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin akan mempunyai fikiran untuk mengkriminalkan ulama serta aktivis, ” kata Yusril.
Rekonsiliasi dinyatakannya penting untuk persatuan serta kesatuan bangsa. Di bagian lain, pemerintah butuh untuk fokus ke persoalan ekonomi serta pembangunan daripada ribut terus masalah politik. Dia percaya ulama-pun miliki kemauan baik untuk melindungi persatuan. Apabila ada ketidaksamaan pendapat, itu lumrah dalam demokrasi.
Di tanya lebih konkret kesediaannya penuhi permintaan Rizieq, Yusril menyebutkan dia bersedia menjembatani beberapa ulama serta aktivis dengan pemerintah. ” Anda kan tahu, posisi saya berada di tengah, Insyaallah jalinan pribadi saya dengan beberapa ulama/muballigh serta tokoh-tokoh aktivis, demikian halnya jalinan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di Pemerintahan ataupun di tubuh legislatif serta yudikatif sangat baik. Saat ini semua bergantung Pemerintah. Saya siap ajukan formula rekonsiliasi yang Insya Allah bisa di terima ke-2 pihak untuk kesatuan serta persatuan bangsa, ” katanya.
Terlebih dulu, Rizieq Syihab mengapresiasi usulan Yusril masalah komunitas rekonsiliasi ini. Rizieq mengharapkan Yursil dapat membuat komunitas rekonsiliasi ini.
” Karenanya pada bapak Yusril Ihza Mahendra serta kawan-kawan yang lain butuh buat satu format yang pas bagaimana rekonsiliasi yang dapat mengantarkan pada kedamaian serta menyetop semua kegaduhan. Untuk saya di Tanah Suci pasti saya sebagai pembina GNPF MUI tetaplah menginginkan memprioritaskan dialog serta musyawarah serta lebih memprioritaskan rekonsiliasi, ” papar Rizieq dalam rekaman suara.
