RAKYAT MERDEKA — Anies Baswedan, bakal calon presiden memberikan komentar terkait utang negara yang menggunung. Yang mana menurutnya, besaran utang Indonesia sebenarnya bukanlah masalah.
Anies pun berjanji memperbaiki masalah tersebut serta memperbaiki defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi, caranya bukan semata-mata dengan memperkecil penarikan utang Indonesia.
“Soal ruang fiskal terbatas, tapi kita gak mau nambah utang. Kami melihat problem-nya bukan nominalnya, tapi persentase (utang terhadap produk domestik bruto/PDB),” ujarnya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Rabu (8/11).
“Artinya bicara utang itu rasio utang ke PDB sekarang 39 persen, didorong maksimal 30 persen dengan cara PDB digedein. Otomatis persentase (utang) akan turun,” imbuh Anies terkait bagaimana cara mengakali utang Indonesia.
Tak hanya itu, ia mendorong harmonisasi peran antara pemerintah dan swasta. Dia berharap, langkah ini dapat meningkatkan penerimaan negara.
Selain itu, ada juga upaya tax cadaster sampai mendorong industrialisasi demi menambah kas pemerintah. Anies bahkan percaya diri bila reindustrialisasi dapat menciptakan 15 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun kepemimpinannya apabila nantinya dia terpilih jadi presiden.
“Kita harus lanjutkan hilirisasi sambil dorong reindustrialisasi yang teman-teman ekonom ungkapkan berkali-kali. Hilirisasi tidak usah dihentikan, tapi itu tidak cukup. Harus ada reindustrialisasi yang ini mudah-mudahan akan bisa ciptakan 15 juta lapangan pekerjaan di 5 tahun ke depan,” ucapnya.
“Tax ratio idealnya Dana Moneter Internasional (IMF) bilang 15 persen, kita ya (targetkan) 13 persen-15 persen. Benar-benar dorong pemanfaatan APBN pada orientasi pertumbuhan dan pemerataan,” kata Anies.
Sri Mulyani yang merupakan Menteri Keuangan mengatakan UU APBN 2023 memperbolehkan pemerintah menarik utang sampai Rp696,3 triliun. Hal ini ditempuh untuk menjaga defisit 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Sampai dengan September 2023 realisasinya sebetulnya masih sangat kecil, pembiayaan utang kita Rp198,9 triliun. Artinya baru terealisasi 28,6 persen dari alokasi pembiayaan utang yang ada di UU APBN,” jelasnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (25/10)
“Dibandingkan tahun lalu, kita mengalami penurunan sangat tajam dari pembiayaan utang. Tahun lalu sampai dengan September (2022) itu Rp480,4 triliun. Jadi, ini turun atau drop 58,6 persen,” tambah Sri Mulyani.
