RAKYAT MERDEKA – Tubagus Hasanuddin, selaku Anggota Komisi I DPR dari fraksi PDIP menilai, jika permintaan Presiden Joko Widodo untuk mengawasi percakapan di WhatsApp grup di lingkungan TNI-Polri sudah benar.
Sebelumnya, Jokowi memberikan teguran dalam dalam Rapim TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap pada Selasa (1/3).
“Arahan Pak Jokowi sudah pas, TNI dan Polri bahkan keluarganya tidak boleh terlibat dalam diskusi-diskusi politik praktis, apalagi yang menjelekkan negara atau pemerintah,” ujarnya dalam keterangan, Rabu (2/3).
Politikus yang biasa dipanggil Kang Tebe ini mengatakan, sebagai alat negara, TNI dan Polri harus mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah, bukan sebaliknya.
Hal tersebut merupakan pengabdian mereka terhadap Pancasila, UUD 45, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Catur Prasetia, serta Tribrata.
Ia sangat waspada pada paham radikal di kalangan masyarakat. Karena menurutnya, hal tersebut bukan hanya membidik masyarakat secara umum, tetapi juga bisa menyebar di lingkungan keluarga pejabat, pegawai negara, hingga aparat keamanan.
“Jadi harus waspada modus-modus teroris dalam melancarkan aksi mencari simpatisan,” jelasnya.
Penolakan IKN
Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengaku sempat membaca isi percakapan yang ada grup WhatsApp TNI-Polri. Di mana isi percakapan tersebut menyinggung penolakan terhadap ibu kota negara (IKN) Nusantara.
“Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN. ‘enggak setuju, IKN apa’. Itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR,” ujarnya, Selasa (1/3).
Dengan teguran Jokowi tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan, jika pihaknya mendukung program pemerintah untuk pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
“Prinsipnya TNI AD mendukung penuh pemerintah program pemindahan ibu kota di Kalimantan, dan ini sudah final. Sehingga apapun nanti yang akan terjadi proses pemindahan, TNI AD mengikuti dan kita juga akan siapkan untuk pindah ke Kalimantan,” kata Dudung di Mabesad, Jakarta Pusat, Rabu (2/3).
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan semua anggota Korps Bhayangkara juga mendukung penuh akan kepindahan IKN.
Bukan hanya itu, Listyo juga telah meminta jajarannya untuk menjalankan perintah Jokowi mengenai penerapan disiplin nasional melalui penerapan Tribrata, Catur Prasetya dan juga aturan lain yang mengikat dalam kode etik dan disiplin Polri.
“Karena itu yang membedakan TNI-Polri dan masyarakat sipil,” kata Listyo saat membuka Rapim.
Di sisi lain, pengamat politik Rocky Gerung menyinggung tindakan Presiden Joko Widodo yang menurutnya mengintip grup Whatsapp ibu-ibu TNI.
“Yang enggak boleh diintip sebetulnya, karena itu diskusi eksklusif orang mau belajar. Jangan seperti Pak Jokowi ngintip WA grup ibu-ibu, emak-emak TNI kan enggak bagus gitu, tidak sopan minimal,” ujar Rocky di PN Jaktim, Rabu (2/3).
