Rakyatmerdeka.co – News Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab memohon deretan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) untuk mengadakan pertemuan dengan pemerintah. Pertemuan itu untuk mengkaji rekonsiliasi dengan pemerintah berkaitan masalah hukum yang menjeratnya.
Tetapi menurut Menko Polhukam Wiranto, hasrat Rizieq lakukan rekonsiliasi dengan pemerintah di rasa tidak tepat. Rekonsiliasi semestinya dikerjakan pada pemerintah dengan badan setara pemerintah.
” Warga negara dengan warga negaranya itu tidak ada arti rekonsiliasi, kurang pas, ” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 20 Juni 2017.
Hasrat ini tidak lepas dari persoalan hukum yang sedang berjalan. Hukum mempunyai celah yang dapat digunakan jadi ruang koordinasi. Namun, koordinasi serta perjanjian itu tetaplah pada jalur hukum bukanlah rekonsiliasi.
” Namanya keinginan kan beberapa bisa saja. Namun pemerintah kan miliki sikap, ” ucap Wiranto.
Terlebih dulu pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, lewat rekaman suara selesai acara talk show masalah Rizieq di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta, Jumat 16 Juni 2017, memohon supaya dibuat komunitas rekonsiliasi pada GNPF-MUI dengan Pemerintah.
Rizieq Shihab juga memohon kepada praktisi hukum Yusril Ihza Mahendra memimpin proses rekonsiliasi yang disebut.
