RAKYAT MERDEKA – Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah meminta jajaran kepala desa di seluruh Jawa Tengah untuk bekerja dengan jujur dan tidak melakukan korupsi.
Ganjar mengingatkan, kejujuran merupakan modal dari integritas seseorang, apalagi jika ditambah dengan perilaku tidak korupsi.
“Di antara tata kelola pemerintahan desa yang baik, saya titip betul, agar integritas kejujuran dijaga. Hati-hati dengan kolusi, hati-hati dengan korupsi, hati-hati dengan nepotisme,” ujar Ganjar, ketika memberi sambutan secara virtual acara Musda Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) wilayah Jawa Tengah, Selasa (26/10).
Ganjar menasehati, penggunaan dana desa sangat rentan dengan penyimpangan. Ganjar mengatakan, banyak kepala desa yang masuk penjara sebab menggunakan dana desa untuk hal yang salah.
“Kedua adalah bagaimana tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang baik itu adalah satu, transparan, dua bisa dipertanggungjawabkan,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
Musda I Papdesi Jawa Tengah
Musda I Papdesi Jawa Tengah yang dilangsungkan di Kabupaten Semarang pada 25-27 Oktober 2021 berakhir dengan menjadikan Ketua Papdesi DPC Jepara, Joko Prakoso sebagai Ketua Papdesi DPD Jateng.
Joko dipilih secara aklamasi dan akan menjabat pada periode 2021-2026.
Peringatan yang dikatakan oleh Ganjar kepada jajaran kepala desa tersebut juga pernah disampaikan di temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) beberapa waktu lalu.
Dalam temuan ICW, Ganjar mengatakan jika anggaran dana desa merupakan dana yang paling rentan dikorupsi. Seperti pada semester I 2021, dimana pemerintah desa menjadi satu lembaga pelaku kasus korupsi terbesar.
Peneliti ICW, Laola Easter mengungkapkan ada sebanyak 62 kasus korupsi yang dilakukan aparat pemerintah desa sepanjang periode semester I/2021.
“Dari sisi sektor, aktor yang paling banyak melakukan tindak korupsi atau yang ditetapkan sebagai tersangka di semester I/2021 adalah aparat desa,” ungkap Laola.
Ia juga mendesak pemerintah untuk lebih memperketat pengawasan terhadap perangkat desa, mengingat anggaran yang diberikan untuk desa cukup fantastis yaitu Rp72 triliun pada tahun ini.
