Rakyatmerdeka.co – News, Jakarta – Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyebut kemauan ketua umumnya itu bukan berarti mengemis untuk mendapat perhatian pemerintah.
“Saya pikir bertemu itu manfaat, tapi tidak perlu martabat Demokrat direndahkan. Ini kan bukan mengemis, bertemu itu tidak harus mengemis. Untuk kepentingan besar, betapa besar manfaatnya untuk rakyat. Tidak perlu pula kemudian di selahterjemah-kan bahwa kemauan bertemu itu menggebu-gebu, terlalu mau dilakukan oleh Partai Demokrat. Jelas ya,”ucap Amir.
Selain itu, Amir juga menegaskan pidato SBY mengenai dukungan Partai Demokrat terhadap Jokowi menyelesaikan masa baktinya. Menurutnya, hal itu merupakan kebijakan atau garis partai.
“Semuanya yang mengikuti pidatonya jelas kalau tidak pernah terpercik sedikit pun ada pikiran Partai Demokrat untuk tidak mendukung Jokowi sampai dengan menyelesaikan masa kepemimpinannya, jelas. Jadi tidak usah diragukan hal itu,”ucap Amir.
“Demokrat juga kami tidak perlu selalu menyenangkan orang, kami berbahagia di posisi saat ini. Kami sebagai partai yang berada di luar pemerintahan. Jadi jelas posisi Partai Demokrat yang disampaikan Ketum kami, kami mau selalu bergandengan tangan dengan siapa pun, tanpa menjual kehormatan siapa pun,”sambungnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi. Kritik-kritik yang diberikan Partai Demokrat kepada Jokowi menurutnya adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintahan.
“Pak SBY bilang segala kebijakan pemerintah yang baik kita dukung dan kita dukung Pak Jokowi sampai selesai. Itu tujuan Pak SBY dan Demokrat,”jelas Didi.
“Kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, yang tidak menguntunngkan rakyat pasti kita memberikan masukan, kritik-kritik yang membangun, pasti kita lakukan itu. Saya pikir itu wajar,”tambahnya.
Kebijakan mengenai dukungan Partai Demokrat kepada pemerintahan Presiden Jokowi merupakan hasil dari kongres partai di Surabaya tahun 2015. Ada 3 poin kebijakan atau kebijakan atau garis partai yang diingatkan SBY mengenai kekonsistenan Partai Demokrat mendukung Presiden Jokowi beserta pemerintahannya guna menyelesaikan masa baktinya.
Poin pertama yakni pejabat eksekutif, baik gubernur, bupati dan wali kota dari Partai Demokrat, atau pun wakil-wakilnya, wajib loyal dan mendukung penuh Presiden Jokowi. Kedua, Partai Demokrat mendukung penuh setiap keputusan presiden dan kebijakan pemerintah yang benar dan tepat, serta pro dengan rakyat.
Kemudian poin ketiga yakni Demokrat bakal mengkritisi dan mengoreksi keputusan presiden dan kebijakan pemerintah yang keliru dan tidak tepat, serta bertentangan dengan kehendak rakyat. Ini disampaikan SBY kembali dihadapan kadernya malam tadi.
“Dengan pemikiran-pemikiran korektif saya tadi, saya tetap mendukung pemerintah dan memberi kesempatan kepada Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masa baktinya sampai selesai,”tegas SBY.
