Rakyatmerdeka.co – Undang-undang yang akan memenjarakan pasangan yang belum menikah di Indonesia yang hidup bersama atau orang-orang yang berhubungan seks di luar nikah telah didorong kembali oleh presiden negara Indonesia setelah adanya keluhan bahwa pembatasan tersebut akan “menghancurkan” wanita dan penduduk lainnya.
Presiden Joko Widodo menulis di Twitter Jumat (20/9) bahwa RUU yang mengubah KUHP negara itu, yang diperkirakan akan lulus pada hari Selasa (24/9), akan ditunda karena beberapa dari 628 artikelnya perlu ditinjau lebih lanjut.
Penundaan itu merupakan kemenangan bagi para aktivis HAM. KUHP baru juga akan melarang sebagian besar aborsi dan menindak kritik terhadap presiden.
“Rancangan UU pidana Indonesia merupakan sebuah bencana tidak hanya untuk wanita dan agama dan minoritas, tetapi juga semua orang Indonesia,” kata Andreas Harsono, peneliti senior Indonesia di Human Rights Watch. “Anggota parlemen harus menghapus semua artikel kasar sebelum mengesahkan undang-undang.”
Di bawah hukum pidana baru, pasangan yang belum menikah yang hidup bersama dapat menghadapi enam bulan penjara atau denda maksimum setara dengan gaji tiga bulan untuk warga negara biasa.
Seks konsensual di luar pernikahan juga akan dikriminalkan, yang secara efektif melarang semua hubungan homoseksual karena pernikahan sesama jenis tidak diakui di negara tersebut.
Juga akan ada hukuman penjara empat tahun maksimum untuk wanita yang melakukan aborsi (tidak termasuk kasus darurat medis atau pemerkosaan), ditambah denda untuk promosi kontrasepsi dan enam bulan penjara karena diskusi tidak sah tentang alat aborsi.
KUHP baru juga berlaku bagi orang asing – sesuatu yang dikritik oleh para kritikus akan merugikan negara yang berusaha menarik lebih banyak wisatawan.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Yasonna Laoly memperkenalkan kembali RUU tersebut pada tahun 2015 untuk menggantikan hukum pidana era kolonial Belanda yang berusia 100 tahun. Laoly mengatakan kepada CNN bahwa perubahan itu akan membuat undang-undang negara itu lebih selaras dengan bagaimana orang Indonesia hidup hari ini, karena itu adalah negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, dan, menurut Times, aturan baru itu sebagian besar mencerminkan hukum Islam.
“Negara harus melindungi warganya dari perilaku yang bertentangan dengan ajaran keTuhan-an,” kata politisi Nasir Djamil.
