Rakyatmerdeka.co – News, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah menyepakati usulan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkaitan cost recovery yang dipangkas jadi USD 10, 4 miliar dalam Rancangan Biaya Pendapatan serta Berbelanja Negara (RAPBN) 2017.
” Komisi VII DPR bisa menyepakati cost recovery untuk RAPBN 2017 sebesar USD 10, 4 miliar. Susunan biaya dengan cara detail dibicarakan serta di setujui pada RDP selanjutnya dengan SKK Migas, sesuai sama siklus penyampaian WP&B, ” tutur Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu Di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/9).
Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan cost recovery itu dapat menggerakkan investasi di bidang hulu migas. Serta diinginkan, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tak akan membesarkan cost recovery yang diserahkan ke pemerintah.
” Saat ini, di tahun ini kita tentukan kita tidak mau lari dari USD10, 4 miliar, ” paparnya.
Walau demikian, Luhut memiliki pendapat angka itu masihlah dapat ditekan lagi. Karenanya, dia memohon SKK Migas dapat menjalin hubungan kerja dengan konsultan berdiri sendiri dalam kaitan dengan penghitungan cost recovery.
” Bila itu berlangsung, saya lihat di Kementerian ESDM mungkin saja dapat irit hingga Rp80 triliun overall. Itu belum kita bicara yang lain. Bila itu kita dapat saksikan lagi dengan jernih, saya tidaklah terlalu terlalu berlebih bila menyampaikan kita dapat dekat-dekat Rp100 triliun menghematnya dengan pemikiran, satu subsidi yang pas, ” terang Luhut.
