RAKYAT MERDEKA – Presiden Joko Widodo yang rutin memakai pakaian adat dalam pidato kenegaraan sejak tahun 2017 ditanggapi oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) hanya pencitraan semata.
Fatia Maulidiyanti selaku Koordinator Kontras mengatakan, pemakaian pakaian adat yang dilakukan Jokowi masih belum dibarengi dengan pemberian hak masyarakat adat dalam menyampaikan aspirasi.
“Saya rasa, ini hanya menjadi gimik semata dan pencitraan bahwa Indonesia kaya akan budaya,” ucap Fatia dalam diskusi virtual, pada Selasa (17/8/2021).
“Tetapi terkait soal bagaimana hak masyarakat adat itu sendiri tidak pernah menjadi perhatian di tengah banyaknya pembangunan yang tidak juga melibatkan partisipasi publik,” jelasnya.
Penjelasan dari Kontras
Fatia pun memberikan contoh pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 yang akan diadakan di Papua dinilai terlalu dipaksakan.
Dia mengatakan, saat ini penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia masih cenderung masih tinggi, sehingga keputusan untuk melaksanakan PON di sana dirasa tidak memperhatikan situasi masyarakat.
“Jadi justru keberadaan PON ini malah memperburuk suasana dan sangat memaksa dan tidak memperhatikan situasi masyarakat sipil di tengah maraknya Covid-19,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Fatia juga menyoroti mengenai pendekatan keamanan dan militerisasi yang masih dilakukan di Papua. Hal ini termasuk dalam penanganan pandemi di Papua. Dia menilai hal ini semakin mempersempit ruang masyarakat sipil di Bumi Cendrawasih.
“Jadi sudah tidak ada ruang sama sekali, ataupun, ruang yang sangat sempit untuk bentuk-bentuk kebebasan fundamental yang mestinya dimiliki oleh masyarakat, khususnya orang-orang di kelompok rentan,” ujarnya.
Pakaian Adat Presiden Joko Widodo
Senin (16/8/2021), Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat urang Kanekes yang dikenal juga sebagai suku Badui, Banten, saat menghadiri sidang tahunan MPR RI Tahun 2021.
Saat itu, Jokowi mengenakan setelan atasan dan celana hitam dengan lencana merah putih di dada sebelah kiri.
Jokowi juga mengenakan udeng kepala berwarna biru, sandal berwarna hitam ala orang Kanekes atau Badui, yang lengkap dengan tas rajut berwarna coklat.
Sementara itu, di tahun 2020, Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Sabu Raijua asal Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan pakaian hitam lengan panjang dengan balutan kain dan topi berwarna emas khas NTT.
Lalu pada sidang tahunan MPR RI 2019, Jokowi tampak mengenakan busana adat Sasak asal Nusa Tenggara Barat.
Ketika itu Jokowi mengatakan, pakaian adat Sasak dikenakan untuk memperlihatkan semangat pendiri bangsa mengenai keindonesiaan.
Kemudian, pada tahun 2017 Jokowi mengenakan pakaian adat Bugis ketika mengadiri sidang tahunan MPR RI, lengkap dengan songkok warna emas atau bernama songkok Ta Bone.
Pada tahun 2017 itulah titik awal Jokowi mulai mengenakan pakaian adat dalam setiap rapat tahunan MPR RI hingga saat ini.
