Rakyatmerdeka.co – News Jaksa Agung M Prasetyo menyebutkan Indonesia sejak dari dulu tidak pernah menterapkan sistem hukum rimba.
Hal tersebut diungkapkan merespons imbauan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tidak terjadi hukum rimba mendekati Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
” Dari dulu juga tidak ada hukum rimba. Itu jaman dulu kala mungkin saja bisa seperti itu, hanya Tarzan yang seperti itu (hukum rimba). Ini kan tidak, ” kata Prasetyo di Kompleks Istana Bogor, Rabu (18/4).
Prasetyo menjelaskan Indonesia sebagai negara hukum tentu menjunjung hukum yang terukur serta senantiasa berjalan diatas fakta dan bukti. Mendekati tahun politik, penerapan hukum seperti itu diklaim Prasetyo tetaplah akan dijunjung tinggi.
Atas dasar itu, Prasetyo enggan mengomentari selanjutnya imbauan mantan Presiden ke-5 RI itu karna hal tersebut sekalipun tidak pernah berlangsung ada nya hukum rimba di Indonesia terutama dalam pemerintahan Joko Widodo.
” Tidak butuh disikapi karna tidak berlaku. Itu kan cuma praduga atau kecurigaan saja, ” papar Politikus Partai Nasdem ini.
Ia juga meminta SBY tidak perlu cemas tentang Pilpres 2019 mendatang. Pasanya dia mengklaim penegak hukum juga akan netral serta tidak ikut dalam kepentingan politik.
” Tidak mesti diingatkan tentu itu harus dilaksanakan. Iya (SBY) tidak usah cemas. Semuanya selalu terbuka serta tidak ada suatu hal yang dapat disembunyikan, ” ucap Prasetyo.
Kemarin, lewat akun twitter pribadinya, SBY berharap tidak terjadi kampanye hitam serta pembunuhan karakter pada Pemilu 2019. Dia juga inginkan agar arena itu bebas dari serbuan kabar bohong, ujaran kebencian dan intimidasi.
” Semoga yang berlaku bukan ‘hukum rimba’. Yang kuat tentu menang serta yang lemah tentu kalah, tidak perduli salah atau benar, ” kata SBY lewat account @SBYudhoyono, Selasa (17/4).
SBY mengharapkan Pemilu 2019 tidak terjadi politik uang, penyelewengan kekuasaan, dan memantik sentimen agama serta etnis. Dia mengharapkan pertandingan politik itu aman, tertib, jujur serta adil.
” Mudah-mudahan penegak hukum (kepolisian, kejaksaan serta KPK) tidak ‘kesusupan’ agen-agen politik. Semoga intelijen juga tidak jadi alat politik, ” tutur SBY.
