Kategori: Berita

RAKYAT MERDEKA – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Miftachul Akhyar, memberikan surat pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal itu tersebut disampaikan oleh Miftachul ketika dia memberikan pengarahan dalam Rapat Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah PBNU di Kampus Unusia Parung, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (9/3). “Di saat ahlul halli wal aqdi (Ahwa) Muktamar ke-34 NU menyetujui penetapan saya sebagai Rais Aam, ada usulan agar saya tidak merangkap jabatan. Saya langsung menjawab sami’na wa atha’na (kami dengarkan dan kami patuhi). Jawaban itu bukan karena ada usulan tersebut, apalagi…

Baca Lagi

RAKYAT MERDEKA – Bukhori Yusuf selaku Anggota Komisi VIII DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan penolakan terhadap aturan baru dari Kementerian Agama (Kemenag) mengenai penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Bukhori menyarankan agar hal tersebut mestinya bisa diserahkan kepada masyarakat secara tradisi dan musyawarah. “Biarkan masyarakat yang mengatur secara tradisi atau musyawarah,” ujarnya, seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, pada Senin (21/2). Menurut Bukhori, aturan Kemenag mengenai penggunaan pengeras suara di masjid dan musala terlalu mencampuri ranah teknis peribadatan. Pasalnya, setiap kelompok masyarakat pada suatu wilayah mempunyai tradisi yang berbeda,…

Baca Lagi

RAKYAT MERDEKA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri untuk ikut mengamankan sejumlah kegiatan (event) internasional yang akan digelar di Indonesia sepanjang tahun 2022. Listyo tak menginginkan ada teror sekecil apapun selama event tersebut dilangsungkan. Ia juga akan memastikan seluruh kegiatan tersebut berjalan aman. “Jadi ini arahan Bapak Presiden yang tentunya pesan ini amanah bagi institusi Polri dan secara khusus untuk rekan-rekan yang tergabung dalam Densus 88 Antiteror Polri untuk menjaga agar selama proses event tersebut tidak ada serangan teror sekecil apapun,” ujar Listyo,…

Baca Lagi

RAKYAT MERDEKA – Syarief Hasan yang merupakan Wakil Ketua MPR menyatakan, perubahan masa jabatan presiden yang awalnya dua menjadi tiga periode, saat ini sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Hal ini dikarenakan, sudah ada kesepakatan dari pemerintah, penyelenggara, dan Komisi II DPR RI mengenai pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk pilpres yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. “Menurut saya, sebenarnya sudah klir bahwa tidak mungkin dilakukan, karena kemarin sudah dipertegas rapat Komisi II [DPR] bahwa pemilu akan dilakukan 14 Februari 2024,” ujar Syarief dalam diskusi yang digelar relawan pendukung Joko Widodo-Prabowo…

Baca Lagi