Rakyatmerdeka.co – News Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) menolak wajib cuti untuk petahana sepanjang masa kampanye seperti ditata UU Pilkada. Ia mengakui memilih tak melaksanakan kampanye dari pada mesti cuti berbulan-bulan selama menjalani proses kampanye.
” Menurut saya petahana itu kan dikontrak 60 bulan. Terus kamu empat bln. tidak bisa kerja, bagaimana? Anda bingung juga. Itu bila anda pegawai. Lain perihal bila anda bukan mental pegawai, ” ungkap Ahok di Gedung Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016). Saat kampanye Pilgub DKI Jakarta yaitu 28 Oktober 2016-11 Februari 2017.
Kebijakan harus cuti yang diuji materi di MK mengharuskan petahana cuti sepanjang kampanye. Cuti dikerjakan untuk menghindari petahana memakai fasilitas negara.
Karenanya, Ahok lebih pilih tak lakukan kampanye waktu ikuti Pilgub DKI 2017 kelak. Ia mengakui tak menampik ketentuan wajib itu, cuma saja ia mengambil keputusan menempuh judical review supaya ada alternatif bila memanglah ada petahana yang tidak mau cuti serta kampanye.
Baca Juga : Di jual, kaos ‘3 juta KTP tolak Ahok’ di Bundaran HI
” Saya kan mental pegawai. Bila kalian empat bulan disetop tidak digaji, tidak kerja. Saya kan sudah katakan saya nih mental pegawai. Saya nih kuli. Saya ini pekerja. Saya hanya merasa, kok saya mau kerja anda paksa saya cuti untuk kampanye? ” kata Ahok.
Penolakannya untuk kampanye nyatanya ada juga alasan lain yaitu dari segi biaya. Ahok menyebutkan untuk berkampanye membutuhkan modal yang besar jadi lebih pilih bekerja mengawasi roda pemerintahan Pemprov DKI daripada keluarkan banyak duit.
” Kampanye itu biaya mahal loh. Keliling-keliling. Mahal kan biayanya. Saya harus beli mobil baru, sewa mobil. Bila penjaga, kita polisi dapet, pengawalan dapet. Saya bukan takut keluar. Kalau-kalau cuti, takut ada apa gak pengawalan. Pengawalan jadi lebih banyak, ” katanya.
” Bila kampanye, semakin banyak pengawal. Semuanya intel bakal turun ngawasin kita. Yang jadi masalah kan beda. Saat ini semuanya pegawai saya, tidak kerja lagi. Saya juga tidak bisa kerja sama orang loh, ” tambah Ahok.
Tak lakukan pekerjaan selama empat bln. tampaknya jadi masalah besar untuk Ahok. Pekerjaan serta pengawasan pada kinerja beberapa pegawainya jadi alasan besar kenapa Ahok tak mau cuti.
” Sepanjang cuti empat bln., saya tidak bisa terima gaji segala macem. Tidak bisa ngurus kerjaan. Terus bila empat bln., kerjaan berantakan yang disalahin siapa? Empat bln. cukup lama lho, ” tutur dia.
Baca Juga : Telat Daftar Jamaludin Gagal Jadi Cagub
” Saya dapat kerjain banyak, tanggul bisa saya pantau. Ini lagi musim hujan, La Nina. Pompa-pompa lagi ada perbaikan. Saringan lagi perbaikan. Jalan lagi dikerjain seluruhnya. Bila saya tidak tungguin, ngeri juga. Mengapa? Yang kita ubah kan revolusi mental, ” tambah Ahok.
Walau sudah lakukan perbaikan pada system atau SDM di Pemprov DKI, kandidat gubernur petahana itu menilai masihlah saja ada oknum PNS yang bandel. Jadi di bekas waktunya menjabat pada periode ini, Ahok menginginkan memperbaiki system semaksimal mungkin.
” Saya perlu waktu buat system, kelak telah semakin ubah, petinggi kita kan telah semakin baik saat ini. Namun yang tidak baik kan masihlah ada, nah kita masihlah perlu saat selesain. Jadi bila saya selesain satu periode lagi, system sudah terbentuk, ya sudah aman, ” terangnya.
Ahok memastikan lagi kalau ia tak anti-cuti. Ia cuma menginginkan diberikan alternatif serta diijinkan bila tidak mau cuti dengan catatan bakalan tidak kampanye mendekati Pilgub DKI 2017 nantinya.
” Saya hanya katakan saya bisa pilih dong. Ya saya merasa bila ingin kontrak saya 60 bln., ya 60 bln. dong. Bila anda mengatakan bila gitu anda janganlah kampanye. Ya telah tidak kampanye tidak apa-apa. Orang kuli kok, ” papar Ahok.
” Lantas saya memikirkan, ini dapat satu pola baru. Bila MK menyepakati, petahana tak perlu cuti asal tak kampanye, ini dapat satu trend baru di Indonesia, ” kuncinya.
