Rakyatmerdeka.co – News Pemerintah mengambil keputusan menghimpit impor tembakau. Hal semacam itu dibarengi penyiapan ketentuan untuk menambah cukai tembakau impor serta cukai rokok dan mempersempit ruang untuk perokok ditempat umum.
Beberapa regulasi itu disediakan sebelumnya mengaksesi konvensi kerangka kerja pengendalian tembakau.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan hal semacam itu selesai menghadiri rapat terbatas mengenai konvensi kerangka kerja pengendalian tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC), yang di pimpin Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (14/6).
” Pemerintah memperhitungkan banyak segi, diantaranya hasrat mempersiapkan generasi bangsa ke depan yang lebih sehat serta kompetitif. Jadi, beberapa tempat di ruangan umum bakal dibatasi, ” ucap Pramono.
Presiden Joko Widodo minta supaya Indonesia tidak ikutan mengaksesi FCTC. Walau 180 negara (data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO per Juli 2013) meratifikasi FCTC, Indonesia mesti mempunyai sikap kuat.
” Saya tidak menginginkan kita sebatas ikuti trend, banyak negara yang turut lalu turut, namun mesti lihat kepentingan nasional, ” katanya.
Kepentingan nasional yang disebut, diantaranya, berkaitan keberlangsungan hidup petani tembakau, buruh tembakau, serta mereka yang hidup serta tergantung dari bidang itu. Karena itu, kebijakan pengendalian tembakau mesti diliat dengan cara utuh.
Berkaitan hal semacam itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengerti hasrat Presiden. Di dalam perbincangan gosip peredaran tembakau, pihaknya mensupport pematangan rumusan sikap pemerintah.
” Ini pertemuan pertama. Mesti komprehensif, tidak cuma dari segi kesehatan, segi lain harus juga diperhitungkan, baru ditetapkan, ” katanya.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kementerian berkaitan mengkalkulasi angka pengurangan impor tembakau. Itu berkaitan dengan pengendalian tembakau, baik masalah kesehatan ataupun kehidupan beberapa orang.
Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, putusan itu diinginkan beresiko pada kenaikan pendapatan petani. Menteri Pemuda serta Olahraga Imam Nahrawi mengingatkan, Indonesia adalah pasar besar industri rokok hingga mesti hati- hati menetapkan kebijakan itu.
Dengan cara terpisah, Ketua Tobacco Control Support Center-Ikatan Pakar Kesehatan Orang-orang Indonesia Kartono Mohamad menilainya, pemahaman Presiden berkaitan FCTC butuh diluruskan. Indonesia malah jadi penggagas serta perumus FCTC.
Menkes butuh meyakinkan Presiden kalau aksesi FCTC tidak beresiko jelek pada petani tembakau serta tenaga kerja industri rokok.
