Rakyatmerdeka.co – News Komisi III DPR melemparkan beberapa pertanyaan pada KPK saat rapat dengar pendapat. Sejumlah tanda bertanya penanganan perkara di sampaikan oleh anggota dewan seperti penyelidikan masalah pembelian tempat RS Sumber Waras sampai penyidikan masalah suap dibalik pembahasan rancangan ketentuan daerah (raperda) tentang reklamasi.
Dari beberapa pertanyaan, anggota Komisi III DPR seringkali menyoroti mengenai RS Sumber Waras. Beberapa anggota dewan menilainya cukup aneh jika penyelidikan masalah itu tak dilanjutkan karena dalam audit BPK diindikasikan ada tindak pidana korupsi.
” Mengapa pimpinan tak memasukkan reklamasi atau Sumber Waras, lantaran masalah ini telah ada BPK, apa telah ada pertemuan dengan BPK? Apakah pimpinan KPK ini pasang badan? Mengapa susah temukan 2 alat bukti? Dimana kesulitannya? Mengapa dalam masalah lain gampang? ” tanya Nasir Djamil dari Fraksi PKS di ruangan rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Selanjutnya Asrul Sani dari Fraksi PPP bertanya mengenai penanganan perkara suap di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dia terasa aneh dikarenakan tak ada pihak penerima suap dalam masalah itu.
” Masalah menarik yakni suap Brantas Abipraya, penyuap ada, yang disuap belum jelas hingga sekarang ini? Saya cemas yang disuap makhluk halus, mohon diklarifikasi, ini ada unsur OTT-nya, ” ucapnya.
Diluar itu, Asrul juga ajukan pertanyaan dalam konteks pengawasan mengenai pembentukan Dewan Komite Etik berkaitan dengan perkataan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengenai HMI. Pertanyaan sama juga di sampaikan oleh Akbar Faisal dari Fraksi NasDem.
” Maaf Pak Saut, saya dapat titipan KAHMI, memohon supaya selanjutnya dewan etik itu. Seterusnya Sumber Waras, kalau KPK kami berikan support apa yang ditetapkan oleh KPK serta apa yang sudah di sampaikan ke umum, ” kata Akbar.
Selanjutnya Akbar juga bertanya mengenai perlakuan kasus suap di Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR). Akbar memohon supaya KPK tak tebang tentukan dengan hanya mengincar anggota DPR saja.
” Masalah di PUPR yang melibatkan sebagian orang, saya sejujurnya cemas kita memperoleh pembenaran mengenai tebang tentukan, DPR disasar, ini lalu kan belum, lalu Kepala Balai di Maluku, sementara kita ketahui tidak mungkin proyek keluar bila tak ada komunikasi dengan pihak atas, Dirjen dimana? Ada beberapa narasi disini, ” cecar Akbar.
Sampai sekarang ini, beberapa anggota Komisi III DPR yang lain masihlah ajukan beberapa pertanyaan. Kemudian, pihak KPK bakal memberi jawaban atas pertanyaan beberapa anggota dewan itu.
