Rakyat Merdeka – Presiden Indonesia Joko Widodo yang dikenal sebagai Jokowi telah memerintahkan lembaga pemerintah untuk menghapus dua jajaran pegawai negeri pada tahun 2020. Juga menggantikan peran mereka dengan artificial intelligence (AI), dalam upaya untuk memotong birokrasi menghambat investasi.
Jokowi membuat pernyataan pada hari Kamis (28/11) bahwa ia menyusun agenda jangka kedua. Ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan mengurangi ketergantungannya pada sumber daya alam.
Jokowi mengatakan Indonesia harus beralih ke manufaktur kelas atas. Seperti kendaraan listrik, dan menggunakan bahan baku seperti batu bara dan bauksit di industri semacam itu. Tidak hanya untuk ekspor .
Transformasi seperti itu akan membutuhkan investasi asing. Jokowi mengatakan akan meningkatkan iklim bisnis dengan memperbaiki puluhan aturan yang tumpang tindih dan memotong birokrasi.
Untuk mengurangi birokrasi, Jokowi mengatakan empat tingkatan teratas saat ini di lembaga pemerintah akan diratakan menjadi dua tahun depan.
“Saya telah memerintahkan menteri saya [reformasi administrasi dan birokrasi] untuk menggantikan mereka dengan AI. Birokrasi kami akan lebih cepat dengan AI,” katanya. Namun, dia menambahkan rencana ini akan membutuhkan persetujuan parlemen.
Baca Juga: Surat Tertulis Dari Goo Hara
Jokowi tidak memberikan perincian lebih lanjut. Termasuk panduan tentang peran spesifik mana yang akan dihapus atau bagaimana teknologi akan digunakan.
“Pemerintah akan menyerahkan kepada parlemen satu RUU tentang reformasi pajak bulan depan dan satu lagi RUU yang membahas masalah ketenagakerjaan,” ujarnya. Sebuah timeline Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diumumkan kepada publik pada hari Rabu (27/11).
Jokowi menegaskan kembali pandangan pemerintah bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh sekitar 5% tahun ini. Dimana tahun 2019 lebih lambat dari target 5,3%, di tengah perlambatan ekonomi global.
