Rakyatmerdeka.co – News Komisi untuk Orang Hilang serta Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengapresiasi sikap presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah berikan keterangan resmi berkaitan dokumen hasil akhir tim pencari fakta kasus kematian pendiri Kontras, Munir Said Thalib.
Menurut Koordinator Kontras, Haris Azhar, SBY secara jelas mempertegas secara jelas bahwa kematian Munir masih tetap memiliki pintu kebenaran yang dapat diungkap negara.
Ia mengapresiasi pernyataan sikap itu walau disampaikan agak terlambat.
” Kontras secara organisasi berterima kasih pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono serta tim kabinetnya yang telah menjelaskan dengan cara kronologi sistem penanganan, capaian serta kerja kerasnya untuk mengungkap masalah kematian Munir, ” kata Haris Azhar dalam info tertulisnya, Selasa (25/10/2016).
Sebaliknya, Kontras mengkritik sikap Presiden Joko Widodo serta jajarannya yang dinilai tak reaktif pada penanganan kasus ini.
Ia menginginkan pernyataan SBY yang menyiratkan masalah Munir belum sepenuhnya selesai dapat menjadi cambuk untuk pemerintahan Jokowi untuk kembali mengungkap kebenaran kasus ini.
Baca Juga : ” Komentar SBY Terkait Dokumen Laporan TPF Munir ”
” Pernyataan itu merupakan sinyal kuat bahwa pemerintahan hari ini tak bisa berpangku tangan untuk mendiamkan serta seolah-olah bingung mesti berbuat apa, ” kata dia.
Lebih jauh, Kontras mencatat, bahwa dalam pernyataan sikap yang didapatkan baik oleh SBY serta eks jajarannya, tak ada satu pernyataanpun yang menjelaskan dokumen TPF hilang.
Jejak-jejaknya bahkan sudah dijelaskan saat mantan Seskab era SBY Sudi Silalahi menyebutkan kalau ada dokumen-dokumen negara dipilih yang sudah dihimpun pemerintahan SBY, diserahkan secara resmi kepada Arsip Nasional RI.
” Karenanya, kami di Kontras memberi dukungan kuat ultimatum Suciwati (istri mendiang Munir) supaya negara hari ini harus memperjelas rencana penanganan masalah ini seterang-terangnya, seadil-adilnya, ” ucap Haris.
Dokumen TPF Munir jadi polemik setelah Komisi Informasi Publik memenangkan gugatan Kontras serta memohon pemerintah untuk mengumumkan dokumen itu. Tetapi setelah dicek, dokumen tidak ada di Sekretariat Negara.
Dokumen tersebut diserahkan oleh anggota TPF Munir ke SBY saat masih menjabat Presiden pada 2005 lalu.
Tetapi SBY tidak pernah mengumumkan dokumen itu ke umum hingga akhir masa jabatannya.
