Rakyatmerdeka.co – News Pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) -Djarot Saiful Hidayat mendapat dukungan dari politisi Demokrat Ruhut Sitompul. Ahok menganggap sikap Ruhut berani ambil resiko dipecat partai lantaran menganggapnya sebagai keluarga.
” Ya dekat, sudah keluarga saya, sama dia kenal baik juga. Sama-sama orang dari Sumatera Utara (Sumut), ” terang Ahok di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).
Tidak tanggung-tanggung untuk fokus jadi juru bicara untuk Ahok-Djarot untuk Pilgub DKI 2017, Ruhut mantap buat mundur dari DPR. Ahok mengapresiasi pilihan Ruhut.
” Ya itu pilihan kan. Kita terima kasih dong buat Bang Ruhut, bila dia memikirkan seperti itu, ” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Soal dukungan Ruhut itu jelas membuat panas partai yang menaunginya, Partai Demokrat. Pasalnya Ruhut seharusnya memberi dukungan pasangan Agus Yudhoyono-Sylvia Murni bukanlah jadi mendua ke pasangan bakal cagub-cawagub petahana.
” Komisi Pengawas Partai Demokrat sudah merekomendasikan sanksi berat untuk Ruhut pada Dewan Kehormatan partai. Namun Komwas masih tetap menimbang-nimbang ‘nasib’ Ruhut, ” jelas Ketua PD Syarief Hasan di Kompleks DPR, Selasa (18/10).
Baca Juga : ” Penyebab Luntur Nya Loyalitas Lulung Terhadap Djan Faridz “
” Lebih bagus dia mundur dari Demokrat jadi sudah selesai kan masalahnya, tidak ada suatu hal yang butuh dipertanyakan lagi, ” sambungnya.
Hal seirama diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Agus Hermanto. Agus rekomendasi sanksi itu sudah di sampaikan pada Dewan Kehormatan PD. Dewan Kehormatan dimaksud bakal segera menerbitkan sanksi untuk Ruhut tersebut .
” Jadi saat ini, bolanya masih ada di Dewan Kehormatan. Yang pastinya kapan Dewan Kehormatan akan bersidang, klarifikasi dengan Bang Ruhut dsb. Kelak kemudian ada keputusan Dewan Kehormatan yang sudah disampikan ke ketua umum serta sekjen kalau sudah dideklarasikan, ” ungkapnya.
Bila Ruhut telah resmi dipecat jadi mantan Koordinator Polhukam PD itu mesti angkat kaki dari partai. Ruhut juga mau tak mau mesti menanggalkan pakaian kebesaran Partai Demokrat bila sanksi sudah putus.
” Bila dulu kan pernah sanksi ringan, sanksinya yaitu penonaktifan dari koordinator juru bicara PD. Itu sanksi ringan. Bila sanksi berat pasti lebih daripada itu. Misalnya penarikan dari anggota DPR, atau dalam tanda kutip pemecatan, ” kata Agus.
