Rakyatmerdeka.co – News Rencana kandidat Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak mengambil cuti saat namanya sudah
diputuskan sebagai calon gubernur hingga hari pemungutan suara menyebabkan pro serta kontra. Ada kecemasan seandainya petahana
tidak cuti waktu namanya telah diputuskan sebagai cagub, jadi dia bakal dapat melakukan kampanye terselubung.
Kampanye terselubung itu dapat dilakukan melalui langkah meresmikan beberapa proyek atau meluncurkan program-program tertentu. Ada pula yang cemas, apabila Ahok tidak cuti, sebagai petahana dia mungkin memainkan anggaran.
Ahok juga menjawab beberapa keresahan itu. Umpamanya, dia mungkin saja tidak akan meresmikan proyek di Jakarta waktu namanya telah diputuskan sebagai calon gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum.
Baca Juga : Ahok Coba Kalian Lihat Rusun Rawabebek Pasti Ngiler
” Ya tidak usah resmiin (meresmikan) proyek, ” kata Ahok pada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta,
Selasa (9/8/2016) kemarin.
Ahok bicara sambil tersenyum. Tetapi waktu di tanya apakah dia tidak akan resmikan proyek waktu dia tidak mengambil cuti
kampanye, Ahok belum berikan jawaban yang tentu. Dia lebih pilih menanti proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).
” Petahana sepanjang tidak kampanye. Oleh sebab itu nanti di MK (Mahkamah Konstitusi) saja lah, ” kata Ahok.
Berkaitan tudingan dapat memainkan anggaran di saat kampanye, Ahok menyampaikan kalau kebanyakan orang dapat mengawasi pekerjaanya.
Baca Juga : Sindiran Ahok Untuk Pengumpul 3 Juta KTP Tolak Ahok
” Bila dari segi anggaran, pengen nyolong dari mana? Saya pernah tidak bebrapa bagi kartu? KJP, KJS, tidak pernah. Anda tidak suka sama saya, saya juga tidak peduli kok. Saya normal aja jalan. Saya bebrapa biasa saja, ” ungkap Ahok.
Ahok juga dituding bakal memanfaatkan program-programnya sebagai kampanye terselubung. Seperti peluncuran program Kartu Jakarta Sehat serta Kartu Jakarta Pintar. Hingga bila juga ia tak ikuti kampanye, Ahok dapat mengambil hati rakyat Jakarta.
” Oleh sebab itu seandainya mengatakan program, kan lucu. bila gitu, KJS, KJP tidak bisa dong. bila gitu program kita lagi mau perbaiki trotoar, ingin bangun Kalijodo, berhenti dong. Itu kan janjinya petahana. saya kan visi misinya itu, ” papar dia.
Menurut Ahok, harusnya yang tidak bisa dikerjakan oleh petahana waktu tidak ambillah cuti di saat kampanye yaitu mendadak membagikan duit pada warga.
” Yang tidak bisa kan gua tiba-tiba bebrapa untuk uang, buat biaya bebrapa untuk uang, bantuan langsung uang. Namun itu semuanya juga kan harus melalui DPRD juga. Jika saya gunakan Pergub juga harus melalui Mendagri, ” sambung Ahok.
Cagub incumbent yang telah di dukung tiga partai ini meyakinkan akan tidak memakai APBD untuk kebutuhan pencalonannya. Ia juga lebih pilih tidak untuk turut kampanye hingga ajukan judical review ke MK berkaitan ketentuan wajib cuti.
” Kamu kan dapat mengawasi saya. Toh saya rugi seandainya tidak kampanye. Cobalah bila calon seperti kemarin jelek-jelekin saya. ‘Ahok itu gusur orang’. Bila debat di TV saya bisa bantah enggak bila saya enggak kampanye? Lantaran debat di TV juga sisi dari kampanye. Anda dapat ngomong sama orang, ” tukasnya.
Disebut Ahok, bila cuti sepanjang nyaris 4 bln. malah bakal menyebabkan conflict of interest. Conflict of interest bakal berlangsung bila ketentuan cuti dikerjakan seperti ketetapan sebelumnya yaitu ada hari-hari petahana cuti tetapi sesudah atau terlebih dulu tetaplah melakukan kebiasaan sebagai kepala daerah.
” Maka dari itu saya katakan bila on-off seperti tempo hari iya dong conflict of interest. Hari ini keluar sebagai calon, besok jadi gubernur. Tidak bisa, ” ucap Ahok.
Sebelumnya Ketua Bawaslu Muhammmad menyebutkan ketetapan harus cuti untuk petahana itu ditujukan supaya tidak ada penyalahgunaan sarana negara untuk kebutuhan kampanyenya.
” Pertimbangannya di kuatirkan bila dia tak cuti, jadi aktivitas kampanye dapat memakai sarana negara, memakai APBD, sampai memakai birokrasi. Jadi harus cuti, ” jelas Muhammad, Senin (8/8).
Tidak cuma itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid juga bicara hal sama. Ia mengingatkan kalau ketentuan ‘wajib cuti’ di buat supaya menghindar konflik kepentingan.
” Saat ini diminta cuti saja kok tidak mau. Ini yang bikin orang mencurigai bebrapa jangan sampai memang ada hasrat untuk menggunakan birokrasi atau APBD untuk kebutuhan kampanye, ” kata Hidayat yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera itu Senin (8/8).
