RAKYAT MERDEKA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons terkait munculnya petisi daring yang mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi untuk mundur dari jabatan. Petisi ini muncul imbas buntut peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Jokowi mennjelaskan, bahwa desakan masyarakat tersebut masih dievaluasi. Akan tetapi, ia tak mengatakan hasil evaluasi terhadap Menkominfo yang juga merupakan Ketua Umum relawan Jokowi Projo tersebut.
“Semuanya sudah dievaluasi,” jelas Jokowi, pada wartawan, terkait pertanyaan desakan Menkominfo mundur, dalam konferensi pers di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7).
Selain itu, Jokowi juga memastikan peretasan PDNS ini secara keseluruhan sudah dievaluasi.
Terutama mencari solusi untuk back up atau mencadangkan data sehingga kejadian peretasan ini tidak terjadi kembali di kemudian hari.
“Paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita, sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget,” ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejak 20 Juni, PDNS 2 di Surabaya mengalami gangguan. Akibatnya beberapa layanan publik pun lumpuh. PDNS ini diretas dengan memanfaatkan ransomware brain cipher.
Menurut BSSN, pintu pembobolannya dari upaya penonaktifan Windows Defender. Untuk korban peretasan adalah 282 kementerian lembaga serta pemerintah daerah pengguna PDNS 2.
Total 44 di antaranya dalam proses pemulihan karena memiliki backup. Sementara, 238 instansi lainnya masih dalam proses pemantauan.
Bukan hanya meretas, hacker juga meminta tebusan US$8 juta atau setara Rp131 miliar pada pemerintah apabila ingin data yang ada pada PDNS 2 Surabaya dikembalikan.
Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab dibalik serangan tersebut. Sementara itu, BSSN juga mengaku belum bisa mendeteksi hacker yang menyasar PDNS 2.
