RAKYAT MERDEKA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait wacana kenaikan iuran BPJS kesehatan. Menurut Jokowi, pemerintah sendiri belum melakukan kalkulasi mengenai wacana kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Jokowi mengungkapkan, bahwa Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti memang sempat mengusulkan kenaikan iuran BPSJ Kesehatan kepadanya.
Akan tetapi, Jokowi merasa, harus ada perhitungan yang matang dan mempertimbangkan banyak hal jika inhin menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
“Tadi Pak Dirut BPJS menyampaikan itu. Tapi belum ada kalkulasi,” ujar Jokowi ketika meninjau pelayanan RSUP Tegalyoso, Klaten, Jawa Tengah, pada Rabu (31/1).
“Semua. Semua mesti melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang, kalkulasi-kalkulasi yang matang,” imbuhnya
Di kesempatan tersebut, Jokowi juga menjelaskan bahwa cakupan BPJS Kesehatan di Indonesia sudah mencapai 95 persen.
Dan untuk kedepannya, Pemerintah akan mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan khususnya bagi peserta BPJS.
“Yang paling penting, yang diutamakan tetap pelayanan. KIS BPJS itu pelayanan, kecepatan melayani,” ucap Jokowi.
Menurut Jokowi sendiri, kualitas layanan di rumah-rumah sakit di Indonesia untuk saat ini sudah cukup baik. Mantan Wali Kota Solo tersebut mencontohkan waktu tunggu pasien di RSUP Tegalyoso, Klaten yang hanya 20-25 menit.
Setidaknya, waktu tunggu yang relatif singkat itu bisa mengimbangi antrean pasien yang terjadi.
“Memang antre banyak tapi kecepatannya juga bisa dilayani rata-rata 20-25 menit. Saya kira masih pada kondisi yang baik lah,” terangnya.
Walaupun demikian, Jokowi mengakui bahwa kualitas layanan kesehatan yang ada di Indonesia belum merata di semua daerah.
Nantinya, pemerintah berencana untuk mengadakan peralatan medis yang canggih guna menangani penyakit-penyakit kronis di sejumlah daerah.
“Pertengahan tahun ini peralatan-peralatan yang masih belum ada di beberapa provinsi, baik urusan jantung, kanker, stroke semuanya akan dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang paling canggih,” kata Jokowi.
